Sosialisasi Aplikasi LKPJ Di Pemprov Jatim

Surabaya 26 Desember 2018 – Dinas Komunikasi Dan Informatika Jatim dalam Rangka meningkatkan kapasitas Pengelola aplikasi e-LKPJ Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jatim, mengadakan rapat Sosialisasi Aplikasi e- LKPJ bagi perangkat daerah di lingkungan pemprov jatim di Hotel Elmi Surabaya. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika jatim, Dr. Ir. I Made Sukartha, CES, mengatakan Kominfo tugasnya menjadi corong bicara Pemerintah prov jatim untuk kegiatan-kegiatan yang di laksanakan oleh pemprov jatim yang melalui PD-PD itu, beda dengan protokoler yang ada di biro, kalau di Biro protokoler itu menyampaikan informasi kegiatan Gubernur secara langsung, jadi kehumasan dia, protokoler pengaturan kerja Gubernur menyampaikan kegiatan Gubernur,menurutnya.

Menurut Bp Made Tugas kita memang menginformasikan dan meng-komunikasikan kepada masyarakat. Hari ini adalah kegiatan kominfo, bukan kegiatan instansi UPD lain, tapi betul-betul kegiatannya dinas kominfo, melibatkan unsur-unsur dari UPD lain, kegiatannya adalah sosialisasi, aplikasi laporan pertanggung jawaban secara elektronik dan disingkat e-LKPJ. Karena dinas kominfo bikin sektornya untuk pemanfaatan digital dalam kegiatan pemerintahan, kominfo yang di mintai sebagai Lini sektornya, maka kita mempunyai salah satu kegiatan mensosialisasikan konsep e-LKPJ itu. Kemudian membina petugas-petugas atau personal di masing-masing UPD yang ada di sub bagian program, karena sub bagian program inilah yang laporan pertanggung jawaban itu penyusunan program.

Dia yang buat yaitu kita libatkan supaya mereka memahami apa itu LKPJ, bagaimana aplikasinya, bagaimana memanfaatkan, ini sebetulnya pernah di laksanakan, dulu tahun 2017, pertanggungan jawaban kita sudah menggunakan elektronik, dari UPD ke Bappeda, Bappedanya masih belum ke DPR, DPR masih manual ketika 2017 dilaksanakan ada kendala-kendala teknis, karena kita semuanya siap paper less, kembali manual lagi. Ketika Gubernur mencanangkan Jatim sebagai provinsi cerdas jadi East Java Smart Province, maka kita harus memulai lagi konsep kecerdasan itu di pemanfaatan teknis lagi. Informatika di setiap kegiatan jatim, salah satunya adalah penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban itu terus menggunakan elektronik.

Berbasis elektronik paperless ini kita mulai lagi. Kebetulan juga di Bappeda sendiri ada 2 UPT yang di cairkan atau di likuidasi, UPT yang mengelola data semua UPT tatakota perencanaan kota (Planning) itu di hapus, jadi perencanaan tatakota di hapus sama UPT yang mengelola database, database nanti diserahkan ke kominfo, sedangkan tatakota itu diserahkan kepada Cipta karya.. Mengajarkan dinas-dinas untuk bagaimana memanfaatkan teknologi informatika di dalam tanggung jawaban kinerja seperti itu. Kalau Gubernur ke depan memiliki kepedulian yang kuat, ada good will, niat dan politiknya juga mendukung pemanfaatan digital di dalam setiap kegiatan, saya kira bisa karena 2019 laporan pertanggung jawaban di akhir tahun. Tujuan utama kita paperless itu adalah infrastruktur, infrastruktur itu tidak hanya aplikasi, juga masing-masing kedinasan ini harus di siapkan anggaran untuk mengelola bandwitdhnya. Data harus  persoalan utamanya di infrastruktur. Nah baru kemudian kalau infrastrukturnya bicaranya adalah yang di miliki oleh kominfo, kominfo pun kalau di lihat sekarang baru saja texture ini. Ada yang menggunakan cable, nir cable Kalau ingin aman kita satu lokasi itu pakai cable aman. 

Tapi kalau sistem pemerintahan kita satu lokasi itu pakai cable aman, Infrastruktur itu seperti halnya manusia, bicara manusia, di dinas-dinas itu orang yang bertugas khusus, menangani ini seperti di marjinalkan dia, di pinggirkan seperti orang yang tidak kepakai, se-olah-olah, padahal ini ujung tombak, Dengan sistem pembayaran gaji berbasis re-numerasi nanti itu akan mengatasi persoalan

Harapan kita yang utama, masing-masing UPD memiliki sistem yang khusus menangani kegiatan-kegiatan yang berbasis elektronik, bukan hanya LKPJ, lelang elektronik, semua elektronik, informasi elektronok ,terjadi pada umumnya ketika pemimpin UPD itu tidak memahami arti penting daripada data elektronik itu, dia akan menugaskan yang lain, dino iki sampean, mene di undang melihat, sampean di tugasi lain, iki kan tidak menyambung apalagi basisnya bukan basis elektronik, menurut Bapak  I Made Sukartha (andi)