Indonesia di Jatim
Polhukam, Surabaya
Negeri, Mayjen TNI Wawan Kustiawan, SH menyampaikan arahannya
mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meningkat. "Capaian IDI
2018 Provinsi Jawa Timur sendiri sebesar 72.86. Angka ini masih di atas
IDI Nasional, dan mengalami trend positif dibanding tahun sebelumnya
70.92." Ujar Wawan
Deputi Bidang KoordinasiPolitik Dalam
Bertempat di Hotel Tunjungan Surabaya, dalam Acara Forum Komunikasi
dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Kemenko Polhukam, Kamis
(8/8/2019), Deputi 1 Kemenko Polhukam ini menyampaikan bahwa
Menko Polhukam mengharapkan ke depan kita menuju demokrasi yang
bermartabat, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang
dapat menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Yaitu adanya Pemilu
yang Jurdil, kesamaan di depan hukum, penghormatan terhadap hukum
dan HAM, peradilan yang independen, serta kebebasan berkumpul dan
berpendapat.
Sejak Tahun 2009 Pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk
mengukur tingkat perkembangan demokrasi yakni Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI), dimana Kemenko Polhukam sebagai leading sector
bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri.
IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas
Indonesia Indeed dirancang untuk sensitif terhadap naik-turuI telah menjadi negara demokratis
bahkan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah
India dan Amerika Serikat. Majalah Forbes edisi Mei 2019 juga.
mengapresiasi Indonesia dengan julukan "The New Tiger of South East
Asia yang pertumbuhan ekonomi dan kualitas demokrasinya diakui oleh
dunia internasional."Ujarnya
Dalam acara yang bertemakan "Peningkatan Kapasitas Demokrasi di
Provinsi Jawa Timur" ini, Asisten Deputi Bidang Demokrasi dan
Ormas,Brigjen Pol Drs.Budi Susanto menyampaikan. "Hasil riset terkait
persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi, dimana survei Saiful
Munjani Research Center (SMRC) yang dirilis bulan Juni 2019 lalu
mencatat bahwa 86% masyarakat menilai demokrasi sebagai sistem yang
paling cocok bagi Indonesia dan 66% responden menyatakan puas dengan
kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Hal ini berarti kita telah berjalan on
the right track."
Ketua Panitia Acara Sidik yang juga Kabid Penguatan Demokrasi Bidkor
Poldagri menyampaikan bahwa FKK ini menghadirkan puluhan perwakilan
lintas Instansi, Lembaga, Ormas, Parpol di Provinsi Jawa Timur ini juga
turut mengundang Sekda Prov Jatim, Ka. BPS Prov. Jatim, Sekwan DPRD,
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dir. Binmas, Dir. intel Polda
Jatim, Kapolrestabes Surabaya, MUI JatimJuga Perwakilan FISIP Unair,
Unesa, UIN Sunan Ampel dan Beberapa Pemred Media.
Dalam FKK ini Drs.Wariki Sutikno, MCP (Direktur Bappenas) yang
menjadi Narasumber Menyampaikan "3 hal yang jadi manfaat Kenaikan IDI
yaitu Perbaikan kehidupan bernasional dan berbangsa
Kedua Peningkatan Kualitas dan kedudukan diplomasi di mata
Internasional
Serta ketiga Indonesia menjadi tempat belajar Demokrasi dan Pusat
Demokrasi Dunia."
Sementara itu Narasumber lainnya Drs. EC Jonathan Kepala Bakesbangpol
Prov. Jatim menerangkan, "3 aspek utama dalam IDI yaitu Kebebasan Sipil,
Hak hak politik serta Lembaga demokrasi.
Rekan2 di daerah memiliki antusiasme tinggi mengembangkan IDI, namun
terbatasi karena pengukuranya hanya sampai di level Provinsi. "
Terakhir Dr. Abdul Malik Gismar dari Pasca Sarjana Universitas
Paramadina Jakarta) menjelaskan "Demokrasi harus diusahakan agar
menuju perbaikan, saat ini telah terjadi resesi Demokrasi secara global.
Jurnal The Atlantic mempertanyakan apakah Demokrasi mati di Amerika?
Mereka mengalami demosi sebagai barometer demokrasi dunia. Indonesia
harus belajar lebih agar tidak menjadi Post Democracy."
Acara yang berjalan dinamis dan kritis ini mendapatkan banyak masukan
dari para peserta, salah satunya H. Ahmad Budiono, Sekertaris MUI Jatim,
"Biaya Demokrasi Indonesia teramat mahal, janganlah kita meneruskan hal
yang mubazir. Mari kembali pada Demokrasi Pancasila, untuk perbaikan
Demokrasi Indonesia."
Moderator acara, Zainal Abidin Achmad, S.Sos, M.Si (UPN Surabaya)
mengemukakan "Kedepannya IDI akan terus berkembang, sebagal contoh
di Blitar dicanangkan IDI lokal, untuk barometer Pemerintah Kabupaten
Menilai dirinya. Harapannya 1DI bisa berkembang mendasar hingga ke
tingkatan Kabupaten, Kota.
Sebagai salah satu Provinsi dengan Kabupaten dan Penduduk terbanyak
Indonesia, IDI di Jawa Timur akan memberikan kontribusi signifikan dalam
menguatkan dan meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia di tahun
tahun selanjutnya.
Komentar
Posting Komentar