BI MENGADAKAN WORKSHOF AKHIR TAHUN 2019

Hadapi Era Disruptif, Gubernur Khofifah Ajak Pelaku Ekonomi Jatim Berkolaborasi

KOTA SURABAYA (17 Desember 2019) - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pelaku ekonomi Jawa Timur untuk bersinergi dan berkolaborasi. Menurutnya, dua hal tersebut merupakan kunci jika ingin bertahan dan tidak tergilas di era disruptif.

"Kita hidup bukan di zaman monopoli yang berkompetisi untuk saling mengalahkan. Namun kita berada di zaman Kolaborasi. Zaman dimana kita harus saling mendukung, saling mensuport satu sama lain dan terus berinovasi," ungkap Khofifah dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Jawa Timur 2019, di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Selasa (17/12).

Khofifah mengatakan, dengan sinergi, kolaborasi, dan inovasi maka stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur akan tetap terjaga. Termasuk diantaranya menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Perbankan, kata Khofifah, memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menggerakkan seluruh sektor. Utamanya dalam hal penyaluran kredit baik konsumsi, modal kerja, atau pun investasi yang akan mendorong daya beli, gairah usaha, dan masuknya arus investasi.

"Hal ini memiliki dampak besar, antara lain penyerapan tenaga kerja, permintaan bahan mentah, kenaikan hasil produksi, peningkatan daya beli, kenaikan pembayaran pajak, dan lain-lain yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menerangkan bahwa saat ini Pemprov Jatim tengah berfokus pada realisasi pembangunan di sejumlah titik di Jatim seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80 Tahun 2019. Sedikitnya, terdapat 218 proyek strategis dengan total anggaran yang disiapkan mencapai 292,4 Trilliun.

Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut percepatan pembangunan ekonomi akan dititikberatkan di wilayah kawasan Gerbangkertosusila meliputi Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan. Kemudian BTS ialah Bromo-Tengger-Semeru. Pembangunan ekonomi juga difokuskan di Selingkar Wilis, Lintas Selatan, Selingkar Ijen, kawasan Madura dan Kepulauan. Saat ini Pemprov Jatim tengah menyusul rencana detil mengenai seluruh proyek tersebut.

"Pemerintah melalui APBN dan APBD hanya mampu membiayai sekitar 14 persen dari total kebutuhan anggaran. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kekurangan sebesar 86 persen tersebut bisa disupport dari berbagai lini, mulai dari perbankan maupun investor," ungkapnya.

Akselerasi yang dilakukan Pemprov Jatim ini membutuhkan strong partnership dari semua pihak guna mencapai realisasi yang diharapkan. Baik dari sisi pemerintah melalui regulasi, maupun dari sektor swasta, pelaku usaha dan industri, BUMN, BUMD dalam hal pendanaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Di Sektor Perdagangan, lanjut Khofifah, Pemprov tengah menggenjot produksi guna memenuhi permintaan dan kebutuhan di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, selama ini Jawa Timur telah memainkan peran sebagai pemasok utama berbagai komoditi di wilayah tersebut. Termasuk diantaranya Kalimantan Timur yang nantinya akan menjadi Ibukota baru Indonesia.

"Hampir 80 persen logistik Kaltim berasal dari Jatim. Untuk itu perlu dilakukan penguatan baik dalam hal jejaring hingga peningkatan infrastruktur, misalnya saja Kantor Perwakilan Dagang yang nantinya direncanakan berdekatan dengan titik sentra perdagangan ibukota yang baru nantinya," bebernya.

Sementara itu, dalam acara tahunan BI tersebut diserahkan pula penghargaan kepada puluhan mitra BI berprestasi yang terbagi kedalam lima kategori. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Kategori pertama yaitu Mitra Informasi Terbaik, Mitra Penyedia Data Terbaik, Mitra Utama Pengedaran Uang Rupiah Layak Edar di Kepulauan 3T (Terdepan Terluar Terpencil), KUPVA Bukan Bank Terbaik Dalam Penyampaian Laporan dan Mitra UMKM/Klaster Inspiratif.

Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan mitra Bank Indonesia yang berhasil memberikan pelayanan data dan laporan, kelengkapan informasi, hingga kontribusinya terhadap peredaran uang layak edar di Kepulauan 3T (Terdepan Terluar Terpencil). (*)